TUGAS HUKUM KEPEGAWAIAN

•  Jika terjadi sengketa mengenai suatu kebijakan yang dibuat oleh penjabat negara, ke manakah sengketa tersebut dapat diselelsaikan? Jelaskan secara singkat jawaban saudara?

• Manakah yang lebih penting peranannya anatar BKN, LAN, dan MENPAn dalam meningkatan kinerja PNS? Jelaskan jawaban saudara secara singkat?

• Mengapakah kedudukan Lurah sebagai PNS sedangkan Kepala Desa berkedudukan bukan sebagai PNS? Jelaskan jawaban saudara secara singkat?

jawab:

• Usaha untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, dan yang dalam melak sanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan/pejabat tata usaha negara dengan masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum  sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan/pejabat tata usaha negara dengan masyarakat

•  Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 1999, Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Pasal 13 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 mengatur bahwa kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Sesuai pasal tersebut , BKN memiliki peranan terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan PNS karena penataan struktur organisasi (penataan jumlah aparatur), system seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, profesionalisme PNS dan peningkatan kesejahteraan PNS, merupakan tugas BKN

• Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lurah termasuk dalam PNS dalam Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Daerah (suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara) Sedangkan Kepala desa tidak berstatus sebagai PNS , karena berdasarkan Keppres 87 tahun 1999 Kepala desa merupakan Jabatan kepemerintahan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil .Kades dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat,  sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

•  Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 1999, Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Pasal 13 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 mengatur bahwa kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Sesuai pasal tersebut , BKN memiliki peranan terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan PNS karena penataan struktur organisasi (penataan jumlah aparatur), system seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, profesionalisme PNS dan peningkatan kesejahteraan PNS, merupakan tugas BKN

• Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lurah termasuk dalam PNS dalam Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Daerah (suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara) Sedangkan Kepala desa tidak berstatus sebagai PNS , karena berdasarkan Keppres 87 tahun 1999 Kepala desa merupakan Jabatan kepemerintahan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil .Kades dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat,  sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).